Masa-masa keruntuhan kerajaan Sumenep sebenarnya banyak dipengaruhi dengan intrik-intrik yang dijalankan oleh kolonial. Seperti yang digambarkan sebelumnya, kolonial merangseng masuk ke dalam keraton dengan urusan-urusan administratif yang seringkali diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian yang merugikan Sumenep, sehingga kekuasaan raja Sumenep makin mengecil dan akhirnya tertancap sebagai wilayah yang dikontrol penuh oleh kolonial.
Sejak awal didirikannya kerajaan, Sumenep sejatinya selalu berada di bawah kekuasaan suatu kekuasaan, mulai dari Singasari, Majapahit, Demak, Mataram, VOC, sampai kolonial. Akan tetapi, cengkraman kekuasaan yang membuat posisi penguasa Sumenep lemah dan tidak berdaya adalah ketika di bawah kontrol kolonial, yang dibangun pada masa pendudukan VOC. Pelemahan kekuasaan itu dilakukan oleh kolonial secara berangsur-angsur. Itulah faktor utama kemunduran hegemoni raja di Sumenep. Hal ini berbeda dengan faktor-faktor keruntuhan kerajaan-kerajaan besar, seperti Singasari, Majapahit, dan Mataram, yang hampir semuanya diakibatkan oleh suatu konflik besar, seperti peperangan.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama terjalin hubungan antara Sumenep dengan VOC, kemudian kolonial, adalah disebabkan oleh keruntuhan Mataram, yang salah satu pemicu terbesarnya adalah Perang Trunajaya. Sumenep pada masa keruntuhan Mataram itu juga mulai berusaha melepaskan dirinya dari cengkraman Mataram, karena diperkirakan banyak merugikan Sumenep. Akan tetapi, upaya pelepasan diri itu malah membuat Sumenep jatuh ke tangan penguasa yang lebih buas, yaitu VOC. Hubungan itu menurut cerita yang berkembang dijalin pada masa pemerintahan Raden Bugan, namun, pendapat ini diragukan.
Meskipun begitu, hubungan yang paling jelas adalah pada tahun 1705, karena pada tahun itu Mataram melepaskan wilayah Sumenep kepada VOC. Hal ini merupakan akibat dari bengkaknya peminjaman biaya Mataram kepada VOC, sehingga berdasarkan perjanjian, Mataram harus melepaskan beberapa daerah kekuasaannya ke tangan VOC. Di Madura, daerah itu adalah Pamekasan dan Madura. Seperti yang disebutkan di atas, perjanjian pada tahun 1705 itu mengandung rumusan:
“Dengan ini yang Mulia secara hukum melepaskan dan menyerahkan ke dalam perlindungan Kompeni daerah-daerah Sumenep dan Pamekasan yang terletak di ujung timur Pulau Madura”
Dari perjanjian ini maka jelas bahwa konflik yang terjadi di Mataram sangat merugikan Sumenep. Pada tahun 1745, VOC melakukan intervensi yang lebih jauh, yaitu membagi Madura ke dalam tiga kabupaten, yakni Madura Barat, Pamekasan, dan Sumenep. Pembagian ini merupakan representatif dari intervensi VOC ke dalam pengaturan administratif Sumenep. Penguasaan Sumenep memiliki makna karena Sumenep merupakan wilayah singgah kapal-kapal yang ingin melanjutkan ke Timur atau sebaliknya.
Permainan politik VOC kepada Sumenep adalah memberikan hak otonomi kepada penguasa Sumenep, namun VOC tetap harus menagih upeti dari wilayah Sumenep, baik berupa hasil bumi maupun tenaga kerja. Selain itu, ada beberapa kewajiban yang diberikan pihak VOC kepada Sumenep, seperti kewajiban raja Sumenep untuk pergi ke Batavia atau Semarang sekali dalam setahun untuk menghadap Gubernur Jenderal memberikan laporan dan hasil upeti.
Setelah cengkraman VOC usai dan diganti oleh kolonisasi Belanda, Belanda tetap menggunakan cara-cara pencengkraman melalui kontrak-kontrak. Dengan perlahan kekuasaan Sumenep pun direbut, wewenang penguasa Sumenep terus diperkecil. Pada tahun 1854, Belanda pun berhasil menjadikan asisten residen sejajar kedudukannya dengan bupati (penguasa) Sumenep. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bupati yang baru dinyatakan memperoleh kekuasaan atas kabupaten “tanpa hak untuk mewariskannya kepada anaknya atau keturunan selanjutnya”.
Semakin lama Belanda berkuasa di atas tanah Sumenep, maka makin sempit ruang gerak kekuasaan para penguasa Sumenep. Bahkan berhasil dibuat untuk setia kepada Belanda. Pada tahun 1857 berlaku kebijakan bahwa Madura terbagi atas residen dengan ibu kotanya di Pamekasan, sehingga setiap residen itu harus dikepalai oleh seorang residen utusan Belanda.
Puncak dari intervensi Belanda itu adalah pada tahun 1883 dan 1885. Pada tahun 1883, kerajaan Sumenep dihapuskan. Sedangkan pada tahun 1885, Sumenep menjadi salah satu Afdeeling dan Kabupaten di Madura bersama Bangkalan, Sampang, dan Bangkalan. Afdeeling diketuai oleh asisten residen dan kabupaten diketuai oleh bupati. Para bangsawan dijanjikan materi-materi yang menggiurkan, seperti gaji, uang tunjangan, rumah, dan kantor.
Tulisan bersambung:
- Masa Kejayaan Kerajaan Sumenep Pra Islam
- Raja-raja Sumenep yang Berkuasa Masa Pra Islam
- Peperangan Periode Koloneal di Tanah Sumenep
- Kerajaan Sumenep Masa Periode Islam
- Masa Keemasan Zaman Sultan Abdurrahman
- Pengaruh Islam dalam Sistem Birokrasi Pemerintahan Sumenep
- Hubungan Kerajaan Sumenep dengan Belanda
- Pengawasan VOC Tidak Seketat Madura Barat
- Konflik yang Mengakibatkan Keruntuhan Kerajaan Sumenep
