Pemerintahan Madura Sebelum Tahun 1700

Pulau Madura yang tandus sebetulnya tidak begitu penting artinya bagi kerajaan Hindu dan negara-negara pesisir Islam karena hasil pungutan pajak yang potensial maupun karena letak kerajaan tersebut yang strategis. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah yang dahulu, kerajaan-kerajaan di Jawa Timur tidak secara berat sebelah berorientasi agraris. Pungutan pajak di bidang pertanian dilengkapi dengan penghasilan dan perdagangan di seberang lautan, baik dalam bentuk bea cukai atas impor dan ekspor serta pemberian hak perdagangan dan penimbunan barang maupun lewat kegiatan-kegiatan komersial. Majapahit meiniliki bandar-bandar komersial di Malaka, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan di Kepulauan Maluku.

Sehubungan dengan usaha mengamankan rute-rute pelàyaran, penguasaan Pulau Madura adalah penting sekali artinya. Terlebih lagi hal itu berlaku bagi negara-negara pesisir Demak dan Surabaya yang mengarahkan seluruh kegiatan mereka di bidang maritim dan komersial. Kelangsungan hidup mereka sama sekali tergantung pada pelayaran bebas lewat pulau itu.³⁾

Dalam tahun 1624, Sultan Agung dari kerajaan Jawa Tengah, kerajaan yang dengan giat melakukan ekspansi,berhasil merebut seluruh Madura dan mengambil alih kekuasaan atas Surabaya. Ini terjadi setelah pertempuran-pertempuran yang lama antara pasukannya yang berjumlah 160.000 orang melawan rakyat Madura yang bertahan dengan gagah berani. Pada waktu itu Madura terdiri dari lima kerajaan, dan barat ke timur berturut-turut adalah Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Colenbrander 1925, II: 274; DeJonge 1862—1888, V: LXVII, 40—45 dan 88—94).

Berbeda dengan pendahulunya di Jawa Timur, Mataram semata-mata merupakan sebuah birokrasi yang agraris. Kerajaan ini di samping tidak bertumpu pada perdagangan di laut, juga bersikap bermusuhan terhadap golongan pedagang (Burger 1975, I: 26—27 dan 41). Seperti halnya dengan negara-negara kecil yang takiuk di pesisirJawa Utara, Madura juga termasuk dalam propinsi sebelah luar Mataram. Propinsi-propinsi seberang tersebut terutama penting artinya karena potensi tenaga-tenaga kerjanya. Dan babad-babad Jawa dan surat-surat para pedagang yang bekerja untuk VOC ternyata, bahwa setelah Madura dikuasai, 40.000 orang “baik muda maupun tua”, diangkut sebagai transinigran ke daerah-daerah Gresik dan Jortan yang jarang penduduknya (De Jonge 1862—1888, V 52, 88, dan 94). Penduduk yang tertinggal dibebani beberapa macam pajak, antara lain pajak kepala, pengiriman dalam bentuk natura, serta bea cukai atas impor dan ekspor, merupakan hal yang terpenting (De Jonge 1862—1888, VII: XX dan 141). Supremasi Mataram tentu lebih memberatkan bagi Madura dibandingkan dengan penajahan-penjajahan yang terdahulu.