Pemerintahan Madura Sebelum Tahun 1700

Setelah Mataram sekali lagi menjadi sangat terpecah-pecah, karena Perang Suksesi dan untuk menyelesaikannya memohon lagi bantuan kepada Kompeni, maka dengan deinikian Kompenipun berhasil memaksakan suatu keputusan mengenai Madura Timur pada tahun 1705. VOC mengadakan perjanjian dengan susuhunan yang baru, yang dibantu naik tahta. Perjanjian itu, di samping berbagai konsesi perdagangan baru dan penyerahan beberapa daerah pesisir Jawa, mengandung perumusan:

Bersama-sama dengan daerah lain di pesisir timur laut Mataram, Madura Barat pun pada tahun 1743 tercakup di dalamnya. Seperti halnya dengan rekan sejawatnya dari Màdura Timur, raja takluk dari kerajaan kecil ini mengusahakan sendiri supaya kerajaannya ikut diserahkan. Dalam pemberontakan Cina-Jawa (1741—1743) pada saat yang menentukan raja Madura Barat ini tiba dengan pasukannya membantu Kompeni. Namun hubungan yang baik antara “Pemerintah Agung” di Betawi dan raja Madura Barat ini, berlangsung singkat.

Raja ini yang dalam pemberontakan telah merebut bagian-bagian yang luas di Jawa Timur, mengharapkan dalam perhitungannya bahwa ia diperbolehk an meiniliki wilayah-wilayah tersebut. Ketika pihak VOC menolak hal itu, raja tersebut menduduki seluruh Madura dan menyerang daerah-daerah VOC di Jawa. Pada tahun 1745 VOC memulihkan ketertiban di Madura. Kemudian pulau ini dibagi dalam tiga kabupaten, yang batas-batasnya sampai paruh kedua abad ke-19 tetap tidak berubah: Madura (Madura Barat), Pamekasan dan Sumenep.⁸⁾

____________________

^{1) Untuk sejarah kerajaan-kerajaan Hindu di Java Timur, lihat Krom, 1931; Schrieke, 1955—1957, 1.Untuk meninjau perkembangan ketatanegaraan antara tahun 1500 dan 1700, bacalah De Graaf dan Pigeaud, 1974 dan 1976.}

^{2) Vlekke, 1965: 443—445. Menurut Vlekke supermasi Majapahit berakhir dalam tahun 1478. Dengan mengikuti Dc Graaf dan Pigeaud (1974: 171) saya berpegang pada jatuhnya istana pusat secara definitif dalam tahun 1527.}

^{3) Mengenai perdagangan Laut Jawa masa lampau, lihat Burger, 1975, I: 7—15; Schrieke, 1955—1957, I: 29—36. Penjelasan yang sangat mendetail mengenai pokok ini, diberikan oleh Van Leur, 1967: 157—220.}

^{4) Berbeda dengan Perang Jawa (1825 — l830), pemberontakan ini mendapat sangat sedikit perhatian dari pihak sejarah. Dc Graaf (1940: 56— 58) menguraikan jalannya pertempuran tersebut berdasarkan tindakan Trunojoyo, namun akibat politik dalam jangka panjang, ia tidak masuki. Lihat juga Dc Graaf dan Pigeaud, 1976: 65—84.}

^{5) De Jonge, 1862—1888, VIII: 26—27 dan 60—61. Kerajaan-kerajaan Pamekasan dan Sumenep yang terletak di bagian timur pulau, selama pemberontakan kerajaan-kerajaan tersebut berada di bawah satu pemerintahan. “dengan ini yang Mulia secara hukum melepaskan dan menyerahkan ke dalam perlindungan Kompeni daerah-daerah Sumenep dan Pamekasan yang terletak di ujung timur Pulau Madura” (Heeres, 1935: 244).}

^{6) Kompeni juga menguasai beberapa monopoli atas ekspor set-ta mengelola bea impor dan ekspor di parnai utara Jawa. Lihat Heeres, 1934: 39—51.}

^{7) Lihat Dc Graaf dan Pigeaud, 1976: 93—103. Deinikian, Kapten Tack berkuasa penuh dan Kompeni, pada tahun 1686 dibunuh dalam kerusuhan di Kartasura.}

^{8) Lihat de Jonge, 1862—1888, X: xxxiv—xxxviii; Heeres, 1938: 363. Dengan mengikuti kebiasaan mereka yang lain, saya sebut Kabupaten Madura, Madura Barat pada halaman-halaman berikutnya untuk menghindari ketidakjelasan. Wilayah Madura Barat ini terdiri dari bekas kerajaan-kerajaan Arusbaya, Blega, dan Sampang.}

Disalin dari buku Madura, Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi, penulis: Huub de Jonge, diterbitkan atas kerja sama Perwakilan Koninklijk Instituut voor Tall-, Lan-en Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1989, Bab II, Sejarah Sejarah Pulau Madura, hal: 44 – 51