Misalnya Pemerintah-Pemerintah Daerah di wilayah Madura yang mempunyai gagasan untuk melaksanakan kongres?
Saya yakin bisa akan terlaksana, tapi dengan sebuah catatan bahwa dana perhelatan kongres ditanggung renteng bersama antar Pemerintah daerah dan Pemprov serta setiap peserta kongres. Minimal setiap peserta membayar kontribusi sebesar RP 500.000,00, seperti yang dilakukan pada Kongres Bahasa Jawa dan Sunda. Tapi apakah ini mungkin ? Berdasarkan pengalaman ketika Balai Bahasa mengadakan seminar bahasa Madura yang dilaksanakan tahun lalu, jumlah peserta yang dari masyarakat Madura bisa di hitung dengan jari. Kalau untuk peningkatan diri saja enggan membayar, tentu untuk melaksanakan sebuah kongres jelas akan tersendat, bahkan sulit dilaksanakan.
Banyak kalangan masyarakat (Madura) tidak mengenal institusi Balai Bahasa. Artinya, fungsi Balai Bahasa terhadap fenomena bahasa daerah kurang ‘menggigit”. Upaya apa yang akan Bapak lakukan agar institusi ini turut memberikan warna bagi perkembangan bahasa Madura ke depan ?
Dalam waktu dekat ini Balai Bahasa akan berubah nama menjadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Balai bahasa yang saya pimpin ini baru berumur 5 tahun, jadi wajarlah kalau Balai Bahasa kurang di kenal, termasuk pemasyarakatan dan pengenalan program-programnya.. Untuk program tahun 2006 ini ada rencana akan mengadakan Bengkel Sastra di Sumenep, Penyuluhan Bahasa Madura di Pamekasan, dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di empat kabupaten di wilayah Madura.
