“Jaminan” negara tersebut tampaknya tidak cukup menjadi acuan terhadap persoalan Otonomi Daerah. Bahkan Otonomi Daerahpun tidak berani menjanjikan kemungkinan yang lebih pasti terhadap problematika bahasa dan sastra Madura. Perkembangan bahasa Madura masih saja tertatih-tatih. Ditambah lagi minimnya kepustakaan yang representatif sebagai media acuan, baik sebagai petunjuk dan methodologi yang sampai sekarang ini penerbitannya yang kurang dan terbatas.
Dalam kondisi seperti ini tampaknya Pemerintah Daerah masih belum tergerak hatinya, kalaupun ada, masih dalam batas penerbitan personal dan kelompok/organisasi. Ini juga yang menjadi hambatan perkembangan pembinaan bahasa Madura. Secara umum hambatan pembinaan bahasa Madura disebabkan;
- Minimnya guru bahasa Madura yang mempunyai latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Madura.
- Terbatasnya guru (kecuali wilayah perkotaan biasanya justru guru berlebihan) sehingga tidak sesuai dengan rasio kelas yang ideal, sehingga terjadi guru rangkap, termasuk guru mata ajar bahasa Madura (satu guru multi sekolah);
- Kebijakan politik dalam Otonomi Daerah hingga saat ini masih melingkar sekitar pembanguan ekonomi, sarana, stabilitas keamanan dan sejenisnya, sedang wilayah pembinaan bahasa Madura masih belum diperhatikan;
- Kurangnya pemerhati, pengamat, pelaku dan kreator (baca: penulis) dalam menjembatani fenomena yang terjadi, sedang komunitas yang ada masih dalam gerakan sosialisasi dalam skala makro.
- Makin melunturnya kepercayaan generasi muda pada kebutuhan berbahasa Madura yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Madura.
- Kalangan intelektual Madura, yang bermukim di luar Madura, melihat Madura hanya sebagai obyek, bukan subyek, sehingga nilai keilmuannya sebatas pada wilayah wacana.
- Jumlah penduduk makin meningkat, sementara proses kehidupan makin ragam dengan latar aneka budaya.
- Dan seterusnya.
Artikel bersambung;
