Sementara itu pada tanggal 15 April 1948 telah diadakan juga pemilihan Dewan Perwakilan Negara Madura dan dalam bulan Desember 1948 dewan ini telah diadakan pelantikan di Pamekasan.
Sikap dan Reaksi Masyarakat Madura terhadap Pembentukan Negara Madura
Pada tanggal 2 November 1949 terbentuklah Negara Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh. Hatta sebagi Perdana Menterinya. Sementara yang diangkat sebagai anggota kabinet ternyata sebagian besar terdiri dari tokoh pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Oleh karena itu di dalam kabinet kemudian muncul gerakan untuk membubarkan negara federal dan menggantinya dengan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Kondisi yang demikian juga berdampak terhadap sikap penduduk yang ada di daerah -daerah yang menjadi negara bagian.
Reaksi dari rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa secara besar – besaran. Salah satu organisasi yang sangat keras menolak berdirinya Negara M adura adalah Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang diberbagai wilayah seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Ma dura untuk memperjuangkan agar pulau Madura tetap dalam lingkungan NKRI.
Perjuangan untuk mempertahankan pulau Madura agar tetap berada di bawah NKRI ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh penduduk Madura yang ada di pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di wilayah lain. Pada tanggal 26 Februari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komunike yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura.
