Potensi-potensi budaya tersebut hidup dan berkembang bidang dalam kehidupan masyarakat Madura baik yang bermukim di kawasan pedesaan maupun di kawasan pantai. Oleh karena itu, basis geografis dari potensi budaya Madura itu adalah pedesaan dan kawasan pantai. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan pariwisata budaya Madura haruslah berorientasi baik pada masyarakat pedesaan maupun masyarakat pantai. Mereka merupakan akar sosial eksistensi sekaligus pemilik potensi-potensi kebudayaan Madura. Oleh sebab itu, jika suatu kebijakan pembangunan pariwisata budaya tidak menempatkan masyarakat desa dan masyarakat pantai sebagai pelaku utama dan cenderung bersifat elitis dan kota sentris, maka sudah bisa diperkirakan jika kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik.
Perlu dipahami bahwa wilayah penyebaran potensi budaya Madura cukup luas, sehingga untuk memudahkan pengelolaan pariwisata budaya perlu dibuat peta potensi budaya daerah. Pemetaan ini harus diikuti dengan membangun sistem informasi dan komunikasi yang baik antarsub-sub daerah potensi budaya dan antarpelaku pariwisata budaya.
Pembuatan jaringan informasi, komunikasi, dan kerja sama demikian sangat sulit dilaksanakan jika tidak melibatkan masyarakat pemilik budaya. Kegiatan pariwisata budaya harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah daerah/dinas pariwisata daerah dan pengusaha wisata.
Keterlibatan masyarakat desa dan masyarakat pantai dalam kegiatan pariwisata budaya Madura haruslah berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek konservasi budaya. Pada aspek ekonomi, masyarakat akan memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keuntungan itu bisa diperoleh secara langsung atau tidak langsung. Pada aspek konservasi, masyarakat akan berupaya keras untuk melestarikan potensi budaya yang mereka miliki. Karena hanya dengan cara demikian, potensi budaya yang mereka miliki itu bisa “dijual” kepada wisatawan untuk memperoleh keuntungan ekonomik.
Kunjungan para wisatawan sudah seharusnya dapat memberikan fee kepada penduduk sekitar obyek wisata, misalnya dengan cara menjual barang-barang konsumsi dan cindera mata lokal. Jika keuntungan ekonomi tersebut memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, niscaya mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Mereka juga akan senang hati dan ikhlas menjaga potensi wisata budaya tersebut secara optimal untuk menarik minat wisatawan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat Madura pemilik potensi wisata budaya tersebut benar-benar diposisikan sebagai subjek pariwisata daerah. Dengan perkataan lain, konsep ini telah menempatkan secara langsung masyarakat sebagai basis pengembangan wisata budaya di pulau ini.
Jika konsep atau kebijakan tersebut yang akan dikembangkan, maka tugas pemerintah daerah atau dinas pariwisata menjadi lebih ringan. Peranan pemerintah hanya membuat regulasi pariwisata budaya dengan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Secara tidak langsung, pemerintah telah memberi ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ambil bagian secara aktif di sektor jasa pariwisata. Kebijakan ini harus benar-benar dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya pemerintah memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat lokal di Madura dan memerangi kemiskinan melalui kegiatan pariwisata budaya. Dengan demikian, kegiatan pariwisata budaya di Madura harus berbasis geografi pedesaan dan masyarakat lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Madura sebagai pemilik sekaligus pemelihara budaya. Yang lebih penting dari semua itu, pariwisata budaya tersebut haruslah merupakan sarana sangat efektif untuk membangun kebanggaan masyarakat Madura terhadap identitas budayanya yang pada gilirannya dapat menyelamatkan dan mempertahankan eksistensi pluralisme budaya lokal.
*) Antropolog Budaya Madura Fisip Universitas Jember
